Bagikan

Akhir Februari lalu, saya berpakaian rapi dan bersiap untuk melakukan foto KTP/E-KTP di kecamatan tempat saya tinggal, Sukomanunggal. Sebelum berangkat, saya cek terlebih dahulu persyaratan untuk pengurusannya. Yakni, surat pengantar RT/RW, fotocopy KK, dan fotocopy KTP. Semua itu sudah saya urus dihari sebelumnya. Setelah memastikan semua terlengkapi, saya bergegas menuju kecamatan.

Kantor Kecamatan Sukomanunggal.
Kantor Kecamatan Sukomanunggal.

Sesampai di kecamatan, tidak ada alur prosedur yang jelas untuk perpanjangan KTP. Petugas kecamatan, jika ditanya, hanya menunjuk tempat pemotretan KTP yang memang sudah terlihat jelas. Bukan mengarahkan alurnya seperti yang saya harapkan.

Beruntung, masih ada beberapa orang yang mau memberikan informasi kepada saya alur proses untuk melakukan pemotretan KTP. Ternyata, harus didahului dengan mengumpulkan berkas persyaratan. Setelah menunggu kurang lebih 30 menit , nama saya dipanggil untuk perekaman foto KTP.

Setelah dicek di komputer petugas, ternyata data saya sudah ada. Petugas kecamatan tersebut menyatakan jika sudah tidak perlu lagi perekaman E-KTP. Dan saya diberikan kartu untuk pengambilan E-KTP di tanggal 4 April 2016.

Jika ditarik mundur, ini berarti yang dimaksud “data sudah ada” adalah data saya saat perekaman E-KTP di masa lalu. Yang sampai saat ini, sampai KTP saya habis masa berlakunya, tidak pernah saya terima bentuk fisik dari E-KTP tersebut. Dan kini, saya diharuska mengurus E-KTP baru.

Jadi di hari tersebut, saya tidak melakukan perekaman data/foto karena petugas berdasarkan database menyatakan sudah tidak diperlukan perekaman.

Tanda Terima Pengambilan E-KTP.
Tanda Terima Pengambilan E-KTP.

Alasannya, background foto salah. Duh!

Jumat, 8 April 2016, lebih 4 hari dari jadwal, saya kembali ke kecamatan Sukomanunggal untuk mengambil E-KTP. Setelah menunggu beberapa menit, petugas kecamatan mengutarakan, E-KTP saya belum jadi. Alasannya, background Foto E-KTP saya salah. Saya harus mengurus ke Dispendukcapil. Lhah kok??

Oleh Petugas, saya diberikan lampiran Berita Acara Serah Terima Barang yang berisi list nama E-KTP. Dan dari 50 nama yang ada diberita acara tersebut, hanya 1 nama yang E-KTPnya belum jadi. Sialnya, itu nama saya.

Petugas menyuruh saya untuk mengcopy lampiran tersebut 1 kali sebagai persyaratan di Dispendukcapil. Anehnya, setelah fotocopy tersebut, saya diharuskan kembali untuk mengembalikannya lampiran aslinya ke kecamatan.

Ini menjadi aneh. Kenapa kesalahan instansi harus dibebankan ke masyarakat. Bahkan hal sesederhana fotocopy lampiran 1 halaman mengharuskan rakyat jelata seperti saya bolak balik dari kecamatan ke tempat fotocopy ke kecamatan. Alamak!

Fotocopy Lampiran Berita Acara.
Fotocopy Lampiran Berita Acara.

Saya menganggap pengurusan E-KTP susah. Kok, ya harus dilempar ke Dispendukcapil. Bukankah di kecamatan sendiri tertulis: “Proses Perekaman (KTP) di Kecamatan”? Bahkan, ada yang tertulis: “Tidak ada proses yang dilakukan di Dispendukcapil” dalam pengurusan KTP.

Lha terus, dalam kasus saya ini, kenapa saya yang diharuskan ke Dispendukcapil setelah menunggu kurang lebih 1 bulan? Apakah tidak bisa dilakukan perekaman ulang atau verifikasi data di kecamatan saja?

Bahkan, lebih jauh lagi, mengapa pemotretan ataupun pencetakan E-KTP tidak dibuat sehari jadi? Seperti sistem yang digunakan dalam pengurusan SIM ataupun Kartu Perpustakaan.

 

Papan Pengumuman Persyaratan Pengurusan KTP.
Papan Pengumuman Persyaratan Pengurusan KTP.
Pengumuman lainnya tentang pengurusan KTP.
Pengumuman lainnya tentang pengurusan KTP.

Bukan Mengeluh

Di sini saya bukan mengeluh. Saya hanya mengutarakan yang saya alami. Harapannya, bisa ditarik pelajaran untuk ke depan. Khususnya, bagi instansi pemerintahan yang notabenenya adalah pelayan masyarakat. Monggo, berbenah ke arah yang lebih baik.

Saya membayangkan jika hal yang saya alami ini terjadi pada orang yang super sibuk. Yang juga bekerja saat jam jam operasional instansi pemerintah. Yang sudah rela meluangkan waktunya, rela izin atasannya. Yang mungkin juga tidak mudah, untuk mengurus E-KTP.

Kasihan, kalau sudah mendapatkan izin, sudah menunggu 1 bulan tanpa berKTP resmi, ternyata masih harus menemui kenyaataan disuruh ke Dispendukcapil. Mbulet ae lhak an. (*)


Bagikan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here