Bagikan

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah mensosialisasikan Surat Edaran (SE) Nomor SE/6/X/2015 kepada seluruh anggota Polri. Isinya, tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech).

SE iki digawe agar tidak ada lagi orang yang menebar kebencian. Terutama, di media sosial: Facebook dan Twitter. Kabarnya, mbuh bener mbuh salah, wacana menerbitkan SE mengemuka   setelah kontroversi foto Jokowi dan suku anak dalam.

Tapi, sebelum foto tersebut, ada pula kasus terkait omongan di media elektronik yang berakibat fatal. Misalnya, kasus Prita, trus onok arek pamer foto mateni kewan, ono maneng seng soal SARA.

Mungkin karena kasus semacam itu makin marak, SE ­Hate Speech akhirnya diterbitkan. Dengan SE tersebut, warga diharapkan tidak seenaknya ngeshare kabar yang tidak jelas (fitnah). Terlebih, melakukan bully terhadap seseorang ataupun instansi.

Zaman saiki adalah era digital. Awakdewe dengan mudah mengakses informasi tentang apapun dengan sangat mudah. Sampai-sampai, google pun disapa dengan sebutan “mbah”. Kalah lagu Mbah Dukun seng ndisek dinyanyikno ambek Alam, dulure Vetty Vera.

Medsos buat jualan dan curhat

Pada perkembangannya, media sosial atau medsos (FB, twitter, dan lain-lain) tidak hanya digunakan untuk menambah teman dan relasi. Namun juga, dibuat untuk marketing aka jualan dan tempat curhat baik gembira maupun sedih.

Eleng kan biyen waktu awal-awal booming FB, budal sekolah macet, update status. Tibo kecelakaan update maneh.

Sempak, eh sori, sampek foto mesra ambek pacar yo update pisan. Khusus sing koyok ngene iki, garakno iri ambek nelongso jombloers Suroboyo.

Jangan seperti Orba

Mbalek maneng tentang SE Hate Speech. Gawe arek-arek­ yang suka update di medsos, SE ini bisa mengancam eksistensi mereka. Mereka sing tak maksud bukanlah orang-orang endel yang selalu update kegiatan. Namun, mereka yang gemar menyampaikan kritik kepada pemerintah atau instansi lain.

Sek-sek paham gak maksudku? Lek gak paham diombe disek kopine trus ambekan seng dowo, tokno alon-alon, terus tak jelasno maneng

Misalnya, aku gawe status nang medsos, “Di era pemerintahan Jokowi, dolar semakin mahal dan lapangan pekerjaan juga susah, ayo besok demo mumpung Jokowi di Surabaya” atau status “Cok, ngurus KTP nang keluarahanku dipungut biaya” bisa juga status “Wuasem, berobat gawe BPJS dibuletno ae”.

Apakah status-status percontohan di atas bisa dikatakan hate speech. Jawabannya adalah, bisa ya bisa tidak. Dari sudut pandang sang pembuat status, tentu bukan hate speech. Karena, hal tersebut adalah bentuk ekpresi ketidakpuasaan. Sedangkan dari sudut pandang mereka yang merasa dirugikan karena kritik tersebut, mungkin dianggap hate speech.

Yang jelas, bila SE hate speech diniatkan sebagai “tameng” pemerintah untuk meredam atau membungkam kritikan, jangan salahkan mereka yang bilang pemerintahan sekarang mirip Orba.

Tapi, mbuhlah. Ojok dipikir jeru-jeru. Nggarai utek mlethek. Dan, semoga tulisan ini bukan tergolong hate speech.


Bagikan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here