Bagikan

Mungkin kisah ini juga dialami konco-konco liyane. Buktinya, Cak Bimo pernah menulis soal ini pada Agustus lalu.

Problem yang saya maksud adalah tentang penarikan biaya parkir motor yang sangat aneh. Penarikan tarif oleh “petugas” kerap tidak sesuai dengan harga yang tertera di karcis. Saya beri tanda petik karena mereka tidak berpakaian resmi seperti petugas parkir di Mall.

Ada sebuah kejadian unik di kawasan DTC Wonkromo beberapa waktu lalu. Tak curhat tipis-tipis sek.

Ketika parkir saya menerima karcis yang tarif di karcisnya tertera Rp 1.000. Ajaibnya, di karcis itu, terdapatstempel bertuliskan Rp 2.000. Angka itu seolah menganulir harga asli yang tertera di karcis. Yang lebih amazing lagi, saya dikenakan biaya Rp 3.000.

Untung tukang parkirnya gak sekalian minta rokok dan traktir kopi. Nek dheke njaluk pisan, yo tambah sip ae!

Yo mangkel yo kudu ngguyu. Sayang, saya tidak foto karcis tersebut. Kalau tidak percaya kisah saya, dolor-dolor isok uji nyali sekalian sodakoh nang tukang parkir di wilayah tersebut.

Mungkin ada Godfather parkir

Melihat fenomena ini, bisa disimpulkan ada permafiaan dunia parkir. Ada Godfather yang mungkin suaranya serak-serak abstrak kayak Don Corleone yang diperankan Marlon Brando. Ya, kalau sampean gak pernah nonton Godfather 1, lihat saja Bang Karni Ilyas di ILC TV One. Suaranya, serak-serak yok opo ngono.

Sekelompok orang atau individu pasti berkuasa atas lahan. Lalu, menarik biaya parkir yang tidak sesuai di tarif karcis. Celakanya, pemerintah terkesan membiarkan kegiatan ini

Yang tak kalah menarik, di beberapa tempat di Surabaya, ada petugas parkir yang awalnya tidak diketahui ambu e, tiba-tiba muncul ketika kita akan pergi meninggalkan tempat parkir.

Priiit! Langsung petugas berompi biru itu mak bedunduk muncul di dekat kita. Pura-pura tidak menancapkan pandangan pada kita. Tapi, jelas berharap uang.

Hayoo sopo seng tau ngalami kejadian iki? Pasti akeh yoo. Saya jadi teringat tulisan tentang polisi dan tilang menilang yang pernah ditulis Cak Aga. Kalau gak salah, dia juga mengutip tentang Polisi yang mak bedunduk di depan pengendara lalu merazia.

Apa tukang parkir dan polisi adalah saudara adik kakak? Entahlah…

Ada yang tidak pakai karcis

Kalau sudah melenceng dari tarif yang ditetapkan berarti tidak sesuai aturan yang digariskan Pemkot. Jadi, ada pelanggaran hukum. Satpol PP sebagai korps penegak Perda harus bertindak.

Parahnya, tidak sedikit “petugas” parkir yang justru tidak memberi karcis sama sekali. Contohnya, di daerah sentra kuliner RMI.

Seng gak tau rono, isok dicoba, Rek. Parkiro terus pas awakmu ngaleh lek tukang parkir e moro-moro onok. Tidak ada karcis, tapi menarik biaya tertentu. Ini sama saja mengebiri awak dewe sebagai konsumen. Sing ngene iki preman dengan peluit!

Lha, semisal kendaraan atau helm hilang, beranikah “petugas” tersebut bertanggung jawab? Saya yakin jawabnya tidak. Sementara jika kita tidak mau bayar, pasti “petugas” tersebut ngomel-ngomel.

Saya punya tips tapi ojok ditiru lho yow (tips kok bukan untuk ditiru. Apa maksudku? Aku bingung!). Begini saja, kalau “petugas” parkir mencak-mencak karena kita bersikeras tidak mau bayar, jawab saja: Iki tanah e Gusti Allah. Koen ape lapo?

Di pusat perbelanjaan modern atau yang disebut Mall juga terdapat keanehan. Kita parkir membayar Rp 2.000. Di sisi lain, ada tulisan yang berbunyi, “Kami tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan dsb di area parkir”.

Dan ketika ada barang kita yang benar-benar hilang, kita bingung meminta tanggung jawab pada siapa. Mau lapor kemana? Apa pada tuhan? Duh. Mosok pekoro ngene ae wadhul tuhan, Rek.

Setelah lapor, apakah ditangani dengan serius? Apakah pihak mall mau bertanggung jawab? Lha terus bayar Rp 2.000 iku gawe opo fungsine?

“Mas tukang parkir. Kalau saya kehilangan helm. Kalian sebagai pengelola kok tidak mau ganti rugi, sih?”

“Itu urusan kamu. Yang punya helm kan kamu. Kami juga gak nyuruh kamu bawa helm,”

“Terus, uang Rp 2.000 yang saya bayarkan, buat apa? Kok kalian tidak mau bertanggungjawab sedikit pun, sih?”

“Uang itu kami kumpulkan untuk memperkaya boss kami. Biar dia jadi bertambah kaya dan kaya lagi,”

“Bayaranmu mundak?”

“Nggak. Ini hanya soal hobi, bung! Hobi saya dan teman-teman memang memperkaya boss kami yang sudah kaya. Hail to our boss, hail to our boss!”

Tantangan Wali Kota baru

Surabaya memang sudah punya Perda Parkir. Indonesia punya UU perlindungan konsumen. Bila keduanya serius ditegakkan, persoalan ini tak akan berlarut.

Tapi, ya…… kita sama-sama tahu model penegakkan hukum di negeri khatulistiwa yang luhur ini.

Kasus parkir adalah contoh kecil masalah yang ada di Surabaya. Tepat tanggal 9-12-2015, warga Surabaya memilih Wali Kota. Sudah terlihat yang menang sementara (sambil menunggu keputusan resmi KPU) Bu Risma. Wali Kota baru tapi lama.

Sebagai warga Surabaya, rasa optimis kepada yang terpilih selalu ada. Fenomena parkir yang aneh harus segera ditemukan solusinya. Mengingat, pemerintah bisa mendapatkan pajak yang besar dari parkir.

Jika pengelolaan parkir bisa dimaksimalkan, pendapatan daerah bisa digenjot. Jrot! Uangnya bisa digunakan untuk memajukan sektor pendidikan, sosial, dan lain sebagainya.

Praktek parkir yang melanggar hukum sangat tidak baik untuk masyarakat Surabaya. Bukan perkara tarifnya yang Rp 2.000, Rp 3.000 atau Rp 5.000. Namun, soal masyarakat yang secara tidak sadar terbiasa dengan ketidakjujuran.

Jika ketidakjujuran sudah dianggap biasa, jangan heran jika kelak kita dipimpin oleh orang-orang yang tidak jujur atau curang.


Bagikan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here