Bagikan

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa (Lho? kok koyok sambutan acara pitulasan), media massa telah melansir kabar kalau Pilwali Surabaya jadi digelar tahun ini.

Itu setelah pasangan Rasiyo-Dhimam Abror dan partai pengusung akhirnya mampu melengkapi syarat berupa surat rekomendasi DPP dari Jakarta.

Konon, surat itu sudah sejak minggu lalu diteken di Ibu Kota. Tapi, entah mengapa baru sampai dan diserahkan ke KPU setempat kemarin, 19 Agustus 2015.

Mungkin, surat itu melakukan perjalanan lewat jalur pantura yang kondisinya kurang baik. Parahnya, jarak yang cukup jauh itu ternyata ditempuh dengan menggunakan dokar atau pedati #ngomongopoiki. Seandainya persyaratan itu tidak dipenuhi hingga deadline yang telah ditentukan, Surabaya terancam tidak punya Wali Kota hingga 2017.

Jujur saja, pasangan Rasiyo-Dhimam Abror ini memang ndrawasi. Maklum, track record partai pengusung mereka sempat dipertanyakan.

Awalnya, yang diusung Dhimam Abror-Haries Purwoko. Lah dhalah, ternyata urung gara-gara Haries tidak dapat restu keluarga dan mlipir-mlipir ngilang di hari pendaftaran.

Aturan pemilu yang membingungkan

Saya mau curhat sedikit terkait dengan keputusan Bu Risma yang rela jadi kader PDI Perjuangan. Jujur, saya sangat menyayangkannya.

Menurut saya, Bu Risma akan baik-baik saja tanpa PDI Perjuangan dalam kontestasi Pilwali ini. Mayoritas warga pasti masih setia dan akan mendukungnya.

Namun, saya kemudian sadar. Mungkin, sekali lagi mungkin, Bu Risma berpikiran bahwa ombak di lautan politik Surabaya begitu dahsyat. Jauh lebih dahsyat dari guncangan hati seseorang yang menahan rindu pada kekasih karena lama tak bertukar kabar #pret.

Berlayar seorang diri tidak akan sanggup. Perlu kapal dan ABK yang prima dan berpengalaman untuk menjinakkan gelombang cinta. Eh, maksudnya, gelombang di lautan ganas perpolitikan.

Terlepas dari itu semua, apakah dulur-dulur tidak merasa aneh dengan sistem pemilu saat ini?

Terdapat peraturan yang menyatakan, pilkada dilaksanakan minimal dengan dua pasangan. Belum lagi soal sulitnya syarat untuk menjadi calon independen. Ada yang berpendapat bahwa kalau cuma diikuti oleh calon tunggal, bukan pemilu namanya. Pasalnya, tidak ada proses demokrasi di dalamnya.

Sek ta lah, berarti, berdasarkan argumentum a contrario (halaaah), kalau pilkada diikuti lebih dari satu calon pasangan kepala daerah, otomatis bisa disebut demokrasi? Durung mesti cak!

Di sisi lain, mesti diakui pula, terdapat sejumlah wilayah yang mempunyai calon bupati/wali kota yang terlampau kuat. Termasuk, di Surabaya. Bisa jadi, hal ini telah membuat gentar seluruh lawan di dunia persilatan.

Dengan sistem dan aturan seperti tersebut di atas, seandainya Pilwali Surabaya hanya diikuti satu calon, pesta demokrasi itu akan diundur hingga 2017.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana kalau ndelalah hingga 2017, lagi-lagi tidak ada calon lain yang mau bersaing dengan Bu Risma? Terus ya opo?

Meski problem tersebut masih mungkin disiasati dengan penerbitan Perppu atau UU baru, tetap saja sistem seperti ini dapat dituding lemah dan mbingungi. Betul, gak?

Dengan kondisi ini, parpol akan ekstra hati-hati. Apalagi, sistem demokrasi di Indonesia tergolong high cost cemocracy alias demokrasi berbiaya tinggi.

Biaya untuk apa saja? Pasti kita semua sudah tahu. Muaranya, parpol dan para calon akan hitung-hitungan, melakukan aksi lobi politik, membuka kran transaksi jual-beli proyek maupun kebijakan. Tidak menutup kemungkinan, lahirlah calon boneka.

Parpol ke mana saja?

Pilwali Surabaya nyaris diundur hingga 2017. Mengapa? Karena minimnya pasangan calon. Kalau sudah begini, yang menjadi pertanyaan adalah: ke mana saja parpol-parpol selama lima tahun belakangan saat Bu Risma menjabat?

Apa yang terjadi dengan kaderisasi di dalam parpol-parpol yang dapat banyak tunjangan dari rakyat itu?

Mengapa mereka yang memiliki slot kunker plus uang saku ke luar negeri itu tidak aktif melakukan kritik tajam terhadap kebijakan Bu Risma? Dalam kritik tersebut, mereka sekaligus “mengampanyekan” kadernya dengan dalih bisa melakukan yang lebih baik dari pada Doktor Honoris Causa tersebut.

Kalau memang mereka memiliki kader dan program mumpuni, seharusnya tidak perlu takut.

Parpol-parpol seakan tidak punya strategi apapun untuk menjalankan fungsinya. Tidak ada pengkaderan mapan untuk mencetuskan calon kepala daerah yang super baik dan berjiwa pemimpin.

Bukankah persoalan semacam ini sudah digariskan secara tegas dalam penjelasan umum UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik?

Sing onok, parpol-parpol iki ketok’e mek nggolek bati tok, nggolek duwek dan jabatan tok! Mereka hanya bersikap pragmatis dan jauh dari idealisme yang memperjuangkan sikap kritis.

Kita memilih pilihan partai

(Abot yo rek mbahas politik. Sithik ngkas mari kok)

Kalau begini keadaannya, apakah pilkada yang diikuti lebih dari satu pasangan calon dapat secara otomatis dibilang demokratis?

Di saat syarat sebagai calon independen cukup rumit dan sulit, apa itu juga dinamakan proses demokrasi?

Jika pilkada justru membuka peluang lobi-lobi politik, bagi-bagi kursi, tebar titipan kebijakan dan patgulipat proyek, apa ini masih layak dinamakan sistem demokrasi?

Rakyat seolah ditempatkan sebagai subjek penting dan dilibatkan dalam struktur demokrasi. Padahal, setelahnya diguwak atau dijadikan sebatas objek guna melanggengkan kekuasaan.

Akhirul kalam, saya ingin menyitir pendapat Cak Nun, “Rakyat Indonesia sebenarnya tidak punya hak pilih. Sebab, kita cuma bisa memilih yang telah lebih dulu dipilih oleh partai.”

Apa partai bisa sekalian milihno jodoh gawe kene?


Bagikan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here