Bagikan

Dear Bu Risma,

Kami tahu hidup ibu sepenuhnya diwakafkan untuk rakyat. Kami insyaf jika sebagian besar waktu ibu didedikasikan untuk ngeladeni masyarakat. Kami juga ngerti, Bu. Mimpi ibu agar arek-arek Suroboyo dapat mengenyam pendidikan layak dan kesehatan gratis bagi si miskin itu kian terwujud.

Tapi apakah sampeyan tahu akibat kerja yang tak kenal lelah itu kini tidak ada orang yang bernyali melawan Ibu di Pilwali?

Apakah Ibu sadar karena prestasi Anda yang membanggakan arek Suroboyo itu membuat partai-partai politik yang didominasi laki-laki itu kehilangan kelaki-lakiannya justru saat berhadapan dengan perempuan seperti Ibu?

Ibu pasti sudah baca kan, lantaran penghargaan-penghargaan kelas dunia yang ibu raih itu, Haries Purwoko harus mengeluarkan ilmu kanuragan kelas wahidnya untuk bisa menghilang dari toilet KPU.

Ini sudah keterlaluan, Bu. Ibu sudah menyimpang! Karena ulah ibu mempercantik Surabaya, Abror harus menyeka air matanya sampai dua kali karena gagal nyalon. Iya, Bu. Sampai dua kali.

Kontes cari-cari pemimpin di Surabaya ini juga sudah mulai memuakkan rakyat, Bu. KPU Surabaya sampai harus membuka pendaftaran pasangan bakal calon untuk keempat kalinya sekarang. Tujuannya ya cuma satu itu, Bu. Mencarikan lawan tanding buat Ibu. Pasti pekerjaan yang  melelahkan.

Padahal mereka tahu, walaupun pendaftaran dibuka seribu kali lagi tidak ada yang menjamin lawan itu datang.

Pelajaran yang diterima Abror rasanya sudah lebih dari cukup bagi siapapun untuk mencoba-coba peruntungannya di Pilwali Surabaya. Taruhannya sekarang bukan cuma urusan uang. Tapi juga harga diri lho, Bu. Bukan cuma dia sendiri yang menanggung malu tapi juga keluarganya, anak turunannya.

Jadi ya, Bu. Plis kurangi lah kerja-kerja untuk rakyat itu. Biarkanlah citra Ibu sedikit jelek, biar partai-partai lawan mulai berani mengajukan calon baru.

Enggak usah lagi mengurusi gorong-gorong biar banjir menggenangi Surabaya ini. Sekali-sekali buatlah arek Suroboyo yang marah kepada Ibu. Karena selama ini, Ibu kan yang  keseringan marah saat melihat kinerja anak buah Ibu yang amburadul.

Plis, Bu. Korupsilah sedikit-sedikit. Jangan terlalu bersih lah. Ibu ini anomali. Bukankah kader partai yang “baik” itu seharusnya berpikir untuk mencari duit, duit, duit, dan duit. Bukan malah kerja, kerja, kerja, Bu.

Ibu ingat lagu ndangdut yang dinyanyikan Erie Susan berjudul Mabuk Duit? Ya seperti itu lah, Bu.

Eh, Bu. Bagaimana kalau kita buka kembali Dolly yang sudah susah-susah Ibu tutup itu? Ini penting, Bu. Agar para laki-laki di koalisi lawan itu menemukan kembali kelaki-lakiannya untuk menghadapi Ibu.

Kami sadar, Bu. Mental mereka sampai saat ini baru cukup untuk menjadi wali murid, bukan wali kota seperti ibu. Dan kalaupun ada yang berani menghadapi Ibu seperti Abror, mereka cuma pura-pura saja mendukung.

Buktinya, sampai sekarang pencalonan itu ya maju mundur, maju mundur, cantik.

Terakhir, Bu. Kalau benar mayoritas arek Suroboyo menghendaki Ibu jadi wali kota, pilihan itu tidak berlaku buat saya. Kalau boleh memilih, saya lebih ingin Bu Risma menjadi ibu saya. Sebab, ibu saya sendiri orangnya jarang marah, Bu.

Saya percaya dengan sering-sering diingatkan dan kalau perlu dimarahi, saya bisa jadi laki-laki sejati yang pemberani. Termasuk berani mengajak mantan balikan walau pedih, Bu. Kehidupan.

Terima kasih


Bagikan

8 COMMENTS

  1. To all my friends, tolong
    bantu share untuk minta keadilan pada pemerintah.

    Pada November 2011 kami
    membeli sebidang tanah kavling. Semua proses jual beli dan
    pengurusannya kami jalani sesuai prosedur yang ada sesuai saran dari
    Notaris.

    Sebelum proses jual beli,
    kami mulai cek di meeting room DCKTR ( Dinas Cipta Karya dan Tata
    Ruang) untuk melihat kejelasan di mana letak posisi kavling serta cek
    posisi rencana jalan mengingat pada saat itu Kavling berupa rawa dan
    tidak ada akses jalan di depan kavling yang akan kami beli. Dan hal
    itu juga dilakukan oleh pihak Notaris untuk persamaan datanya.

    Kemudian pengecekan BPN
    checking untuk memastikan bahwa tanah tersebut sedang tidak dalam
    sengketa, ternyata semua hasil pemeriksaan bersih, siap
    diperjualbelikan.

    Karena lokasi lahan masih
    berupa tanah rawa lapang maka kami meminta pihak yang berwenang untuk
    menunjukakan batas, mengukur dan memasang patok batas tanahnya.
    Proses ini membutuhkan waktu 1 (satu) tahun, karena harus cek
    satelit, cek terhadap nol posisi jalan raya dan cek terhadap tetangga
    sekitar. Dan akhirnya Sertifikat kami keluar (setelah 1 tahun)
    setelah proses pengukuran ulang dan balik nama.

    Sebelum pembangunan kami
    melakukan proses pengurusan SKRK & IMB. Diawali dari pengantar
    RT, RW, Lurah , Camat, survey lokasi oleh petugas pemkot, SKRK
    sampai jadi IMB membutuhkan waktu 10 (sepuluh ) bulan.

    Permasalahan timbul saat
    kami akan mulai pembangunan, jalan akses masuk di depan kavling kami
    yang berdasar SKRK berupa rencana jalan selebar 25 m dipatok orang,
    hingga lebar jalan tinggal 3 m.

    Proses pembangunan
    terpaksa kami tunda karena ada seorang tetangga yang keberatan atas
    keabsahan SHM kami dan ingin pejabat terkait untuk mengecek
    permasalahan tersebut. karena waktu yang terus mendesak dan setelah
    menunggu 3 (tiga) bulan tidak ada kejelasan. Maka Kami menyurati
    semua pihak terkait dan berwenang bahwa kami akan mulai pembangunan.

    Selama proses pembangunan
    banyak sekali gangguan yang timbul dari seorang warga. Baik berupa
    ancaman maupun surat pelaporan kepada Pihak intansi terkait.

    Beberapa kali kami
    mendapat panggilan dari DCKTR ( Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang)
    mengenai IMB dan SKRK, semua pihak menyalahkan kami dengan alasan
    kami membangun diatas fasum atau rencana jalan. Padahal semua Surat
    dari Sertifikat SHM – IMB semua jelas. Dan kami melakukan
    pembangunan diatas tanah sesuai yang tergambar di Sertifikat kami,
    pembangunan juga sesuai dengan IMB yang kami miliki.

    Bahkan ada seorang
    tetangga yang melaporkan kami ke POLDA. Sehingga kami mendapatkan
    panggilan dari POLDA mengenai hal ini.

    Tidak berhenti sampai
    disini, pada Mei 2015 DCKTR ( Dinas Pekerjaan Umun Cipta Karya dan
    Tata Ruang) melakukan pencabutan atas SKRK dan IMB yang telah kami
    miliki atas bangunan kami.

    Padahal sekarang ini
    bangunan telah berdiri tetapi dengan mudahnya Instansi tersebut
    melakukan pencabutan dan pembatalan atas Ijin yang diberikan.

    Untuk menanggapi surat
    pencabutan IMB dan SKRK tersebut, Kami telah mengirimkan surat somasi
    1, 2 dan 3 kepada DCKTR ( Dinas Pekerjaan Umun Cipta Karya dan Tata
    Ruang) tetapi tidak ada tanggapan juga.

    Kami telah 2 (dua) kali
    menyurati Walikota untuk meminta keadilan atas kasus ini, tetapi
    tidak ada jawaban.

    Kami telah menyurati
    Ombudsman Republik Indonesia untuk perlakuan ketidakadilan ini,
    tetapi juga belum ada jalan keluar.

    Kami tidak tahu harus
    bagaimana menanggapi kasus ini. Ternyata dengan memiliki Sertifikat
    SHM, SKRK dan IMB bukan merupakan jaminan kepemilikan tanah dan
    bangunan. Karena sewaktu-waktu bisa dicabut atau dianggap tidak
    berlaku sepihak oleh intansi terkait. Lalu dimanakah keadilan saat
    ini….

    Dimanakah Kepercayaan
    Publik dan masyarakat terhadap instansi pemerintah yang terkait……

    Tulisan ini dimaksudkan
    untuk mencari dukungan untuk meminta solusi berupa saran, juga
    mengingatkan agar lebih hati hati dalam pembelian lahan, terutama
    lahan kosong yang belum terkavling dengan jelas dan tidak ada orang
    lain yang mengalami permasalahan seperti yang kami alami.

  2. Terlalu berlebihan saudara..saya asli surabaya dan tinggal di surabaya…tdk ada perubahan yang berarti sejak risma jd walikota..ank2 muda dan organisasi kepemudaan tidak ada perhatian sama sekali..hanya taman dan green and clean tiap kampung saka yg berubah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here